1. Pendahuluan

Selamat datang di sistem E-Presensi Pemerintah Kota Kediri. Kebijakan ini mengatur penggunaan sistem presensi online bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Dengan menggunakan sistem ini, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui seluruh ketentuan yang berlaku.

2. Penggunaan Layanan

Sistem E-Presensi digunakan untuk tujuan pencatatan kehadiran, pengajuan izin/dinas luar, dan pengelolaan data kepegawaian yang sah. Pengguna dilarang keras menyalahgunakan sistem untuk tujuan yang tidak semestinya, termasuk:

• Melakukan presensi di luar lokasi yang telah ditentukan (joki lokasi).
• Memanipulasi data waktu, lokasi, atau data lainnya yang terkait dengan kehadiran.
• Menggunakan akun milik orang lain atau memberikan akses akun kepada pihak lain.

3. Kewajiban Pengguna

• Setiap ASN bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan dan keamanan akun (username dan password) masing-masing.
• Setiap ASN wajib melakukan pencatatan kehadiran (masuk dan pulang) sesuai dengan jadwal dan lokasi kerja yang telah ditetapkan.
• Pengguna bertanggung jawab atas keakuratan data yang diinput saat mengajukan izin, sakit, atau dinas luar.
• Segala aktivitas yang tercatat melalui akun pengguna menjadi tanggung jawab penuh pemilik akun.

4. Privasi dan Keamanan Data

Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk melindungi data pribadi Anda. Data yang dikumpulkan melalui sistem ini, termasuk data lokasi (GPS), hanya akan digunakan untuk keperluan resmi manajemen kepegawaian, seperti verifikasi kehadiran, rekapitulasi, dan dasar perhitungan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Data Anda tidak akan dibagikan kepada pihak yang tidak berwenang.

5. Batasan Tanggung Jawab

Sistem ini disediakan "sebagaimana adanya". Pengelola tidak bertanggung jawab atas kegagalan presensi yang disebabkan oleh kelalaian pengguna, masalah pada perangkat pribadi pengguna (misalnya GPS tidak aktif), atau gangguan koneksi internet di sisi pengguna.

6. Sanksi

Setiap bentuk pelanggaran terhadap kebijakan ini, termasuk pemalsuan data kehadiran, akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai disiplin Aparatur Sipil Negara.